JANGAN malu-malu melanjutkan policy pejabat sebelumnya. Kalimat yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan sidang paripurna perdana Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pekan lalu, ini menarik digaris-bawahi. Karena gegabah dan tergesa mengubah kebijakan, justru dapat menimbulkan masalah.

Inilah hal menarik yang perlu dicamkan semua pihak, termasuk di lingkungan BUMN, agar tidak lagi terjadi, “ganti menteri, ganti kebijakan”. Untuk mencegah terjadinya kebiasaan semacam itulah, patut kita pahami bersama tiga tagline (semboyan) yang ditawarkan Presiden SBY. Yaitu: “Change and Contuinity”, “De-bottlenecking, Acceleration and Enhancement“,  dan “Unity, Together We Can“.

Habit atau kebiasaan cepat mengganti kebijakan hanya karena menganggap kebijakan lama sebagai kebijakan usang, dengan tagline di atas, mestinya sudah harus berakhir. Budaya kerja yang digariskan Presiden SBY adalah budaya kerja: perubahan dan keberlanjutan, penguraian hambatan,  percepatan, dan peningkatan (kualitas kinerja), dan kebersatuan (soliditas, sinergi). Karena dengan kebersamaan, kita bisa! Bisa menghadapi beragam tantangan, bisa pula berkhidmat lebih berkualitas untuk mencapai hasil optimum, memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Apalagi, lima tahun ke depan, BUMN merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang secara langsung mesti berdampak pada peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja.

Nilai-nilai budaya kerja yang berada di balik tagline pemerintahan yang dikemukakan oleh Presiden SBY, itu tentu mesti berlaku dalam pembinaan dan pemberdayaan BUMN. Karenanya, kita menaruh perhatian besar, agar lima tahun ke depan, semua pencapaian positif yang sudah berlangsung selama 2004-2009 bisa lebih baik lagi. Apalagi, Menteri Negara BUMN berasal dari lingkungan BUMN sendiri.

Apabila kita mendalami dengan seksama pergerakan BUMN sepanjang lima tahun terakhir, kita melihat prioritas kerja KIB II dapat diaplikasikan langsung. Apalagi, selama lima tahun terakhir, kita menyaksikan telah terjadi reformasi budaya kerja sesuai dengan kodrat BUMN sebagai entitas bisnis, yang selalu harus siap mengemban mission sacre pemerintah dan negara.

Lima tahun terakhir, telah berlangsung restrukturisasi, sekaligus peningkatan posisi kompetitif perusahaan sesuai dengan core competence-nya di masing-masing sektor. Lima tahun ke depan, tentu Menteri dan seluruh jajaran Kementerian BUMN bisa memusatkan perhatian pada upaya profitisasi secara lebih agresif, diikuti oleh efisiensi optimal, untuk mencaapai profitabilitas dan dan nilai perusahaan yang optimum. Hal ini relevan dengan semangat de-bottlenecking, acceleration, dan enhancement.

Apabila kita merujuk kepada program reformasi BUMN gelombang kedua, dimensi keberlanjutan itu meliputi: Masterplan Reformasi BUMN, Sistem Manajemen, Sistem informasi manajemen, Kepemimpinan korporasi, Ketatalaksanaan dan etika korporasi, Perencanaan dan Pengendalian, Sistem intensif dan remunerasi, serta Kesatuan dan kerukunan karyawan.  Bila dikaitkan dengan semboyan: unity, together we can !, yang mesti segera dilakukan adalah menguatkan pengelompokan BUMN berbasis sektor core competence-nya.

Ya,.. kita memberikan support bagi Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk menguatkan sinergi, soliditas, dan good governance untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan dan pemberdayaan rakyat. Kuncinya adalah mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, setelah karib mengikat komitmen bersama: unity, together we can! ½ N. Syamsuddin Ch. Haesy